#Untuk_Kita_Renungkan:
1. Penerapan Demokrasi Barat di Bumi Pancasila adalah jalan penghancuran kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia lewat perombakan UUD 1945;
2. Salah satu dari empat tujuan Indonesia (alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945) yakni mencerdasakan kehidupan bangsa belum berhasil (fakta mayoritas penduduk masih lulusan SMP);
3. Pemilu yang berkualitas tidak akan tercapai bila yang berpartisipasi dan menggunakan hak pilih (mayoritas) adalah pemilih level “wani piro” yang jumlahnya jauh melebihi pemilih cerdas, bersamaan itu bahwa penduduk kelas menengah pun cenderung apatis;
4. Solusi mengatasi golput adalah mempermudah syarat maupun teknis memilih, al. KTP/identitas WNI sebagai tiket berhak memilih, "TPS on the spot" disiapkan sebagaimana selama ini dilakukan di penjara-penjara bagi para napi, rumah sakit bagi pasien rawat inap; maka perlu pula dibuatkan TPS di pabrik-pabrik, dlsb, bahkan bila perlu TPS ada di café/bar pada malam hari;
5. Bahwa Pileg berbasis kepada popularitas parpol, berbeda dengan pilpres yang berbasis pada ketokohan (figur) oleh karena peranan parpol/koalisi parpol sebagai tiket nyapres sehingga menjadikan hasil pileg sangat menentukan pilpres (syarat pencapresan), situasi ini hanya akan menciptakan pemerintahan eksekutif (presiden) dibawah kendali parlemen; kecuali ada satu parpol pemenang (mayoritas tunggal yakni memperoleh 50%+1 Kursi Parlemen);
6. Caleg ideal (Kuadrant I dan II) adalah mereka yang terbiasa berurusan dengan soal-soal kemasyarakatan; para aktivis dengan reputasi sosial yang mumpuni alias bukan sosok instan yang membantu masyarakat disaat musim pemilu semata (bangun jembatan, kasih sembako, dsb),
Karena Pileg adalah berbasis parpol, maka anggota legislatif (Aleg) hanyalah personifikasi parpol di lembaga legislatif, suara parpol adalah suara Aleg bukan sebaliknya, dengan demikian sebaik apapun Caleg bila berada di Parpol buruk maka menjadi percuma;
7. Tanpa atau dengan Jokowi PDIP akan meroket sebagai akibat buruknya performa pemerintahan Setgab dibawah pimpinan Demokrat (SBY), peran oposan yang konstan dilakukan PDIP terhadap pemerintahan SBY menjadi positif, berbeda bila performa SBY gemilang maka PDIP akan negatif dimata publik;
8. Jokowi adalah juga tren era informasi yakni politik publisitas, sebagaimana SBY ditahun 2004, hanya saja apakah publisitas Jokowi sebagai sesuatu yang alamiah atau bersifat “skenario” kalangan tertentu?!, ini harus dikritisi, Indonesia butuh "presiden pemimpin" bukan presiden yang dipimpin atau disandera oleh berbagai kekuatan kepentingan luar;
9. Media belum berhasil menjadi sarana pendidikan politik publik, belum ada iklan pencerdasan politik publik yang konstan berjalan, masih kalah jauh dibanding iklan komersial maupun konten/materi bersifat partisan;
10. "Ketika pelaksana maupun pengawas pemilu juga partisan sebagai akibat kepanjangan tangan parpol secara diam-diam" (akibat dipilih oleh parlemen) maka sulit bersifat independen, sudah banyak pengalaman dimana menjadi anggota KPU/D maupun Bawaslu, dst hanyalah sebagai pintu masuk instan untuk menjadi elit politik/parpol dimasa yad, demikian juga banyak terjadi pragmatisme pada diri para pengamat maupun lembaga terkait pemilu (survey, lsm, dsb) yang hanya akan membuat pemilih menjadi bingung alias menjadi tidak tercerahkan (cerdas);
11. Era internet memungkinkan siapa saja dapat diketahui rekam jejaknya melalui "surfing by google", metode ini lebih efektif dan efisien serta independen dibanding cara lainnya, media alternatif (socmed) bersifat lebih spontan dan jujur dibanding media umum yang bersifat industri;
12. Pembekalan pendidikan politik publik dibutuhkan serta bersifat kontinyu, bukan hanya disaat menjelang pemilu; gereja dalam arti para elit (pengurus) harus memfasilitasi upaya "pemberantasan buta politik", demikian pula para pendeta harus menjadi gembala yang baik dan ‘awas’ kepada domba-dombanya (jemaat) agar terhindar dari santapan para serigala-serigala.
*Sebagai narasumber (pic terlampir) kepada para pimpinan ormas dan gereja serta para caleg lintas parpol saat Pembekalan Caleg Kristen Jawa Barat (DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota) oleh PGI Wilayah Jabar.
#Disclaimer: maksud postingan ini sebagai upaya bergagasan (poin nomor 12 menyesuaikan sesuai agama/keyakinan masing-masing). Terimakasih.
by: Forum 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar